Analisis Wajib Pajak Jasa Titip Barang Impor Pada Praktik Jual Beli Online di Indonesia

Raissa Rabbani, Raishafa Zahirah Shofa, Stevie Putri Nofita, Syifa Widia Maharani, Lustina Fajar Prastiwi

Abstract


Praktik jasa titip online, yang dikenal dengan sebutan "jastip," dalam impor barang luar negeri sedang menjadi tren di Indonesia. Meskipun jasa titip ini umum dalam perdagangan, pemahaman yang lebih mendalam mengenai tarif bea cukai, tanggung jawab penjual dan pembeli, serta perlindungan hukum masih belum tersebar luas di masyarakat. Keseimbangan ekosistem yang diperlukan untuk menegakkan keadilan, perlindungan, dan kepercayaan dalam aktivitas jastip semakin penting di era saat ini. Artikel ini membahas implikasi hukum dari praktik jasa titip online dalam impor barang luar negeri, khususnya terkait dengan Bea Masuk atau Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), yang mengatur masuknya barang impor untuk mengontrol lalu lintas dan melindungi industri dalam negeri. Selain itu juga dibahas upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan para pelaku jasa titip untuk membayar pajak secara efektif, sehingga regulasi ini dapat memperkuat keamanan dan keadilan dalam transaksi jasa titip online barang impor di Indonesia.

Keywords


jasa titip online, impor barang, PDRI, peraturan menteri keuangan, wajib pajak jasa titip impor

Full Text:

PDF

References


Antara News. 2018. “Bea Cukai laporkan sistem "anti-splitting" selamatkan Rp4 miliar.” https://www.antaranews.com/berita/776938/bea-cukai-laporkan-sistem-anti-splitting-selamatkan-rp4-miliar

Ayuningrum, A. P. W. (2024). Implikasi Yuridis Pengurangan Nilai Jual Beli Tanah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Permintaan Para Pihak Untuk Mengurangi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Brebes (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Halim, Abdul. 2005. “Bisnis E-Commerce,” dikutip dari: Usamah Rievzqy Ahmad, Pemberlakuan Pajak Terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online, Volume 2., Nomor 1., 2020) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20191012100827-4-106445/duh-negara-rugi-rp-4-m-sehari-gegara-jastip-ilegal-marak

Indonesia. Jurnal Globalisasi Hukum, 1(1), 59–77. https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19831

Jayusman, I., & Shavab, O. A. K. (2020). Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah. Jurnal Artefak.

JPNN.com. 2020. “Bea Cukai Pontianak Sosialisasi Ketentuan Barang Kiriman Terbaru.” https://www.jpnn.com/news/bea-cukai-pontianak-sosialisasi-ketentuan-barang-kiriman-terbaru.

Kementerian Perdagangan RI. 2024. "Kemendag Beri Respons Tak Terduga Soal Bisnis Jastip, Bilang Begini.” https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/kemendag-beri-respons-tak-terduga-soal-bisnis-jastip-bilang-begini

Khairandy, Ridwan. 2001. “Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce,” dikutip dari Amada, Filda. 2023. SKRIPSI: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jasa Titip Beli Barang Secara Online, 2.

Kusumarini, A. 2024. Implikasi Hukum Permendag No. 3 Tahun 2024 Terhadap Bisnis Jastip Barang Impor Di Indonesia: Legal Implications of Minister of Trade Regulation No. 3 of 2024 on the Jastip Imported Goods Business in

Marlia, E. P., Eka, D., & Ati, Y. (2020). Perspektif Hukum Pengelakan Pajak Atas Penjualan Barang Impor Melalui Jasa Titip Beli Dan Upaya Meminimalkannya Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara.

Melani, Adeline. 2021. “Tinjauan Hukum Bisnis Jasa Titipan (Jastip) Berdasar Peraturan Bea Masuk Dan Perpajakan.” In Prosiding Hasil Penelitian Bidang Hukum Tahun 2021, 144. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Moeljono, M. 2020. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. Jurnal Penelitan Ekonomi dan Bisnis, 5(1), 103–121. https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645

Muchtar, M. (2019). Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Penanganan Barang Jasa Titip (Studi Kasus KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta). Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai, 3(2).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 2017. No.203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 2018. No. 210/PMK.010/2018 tentang Peraturan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 2019. No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, yang mencakup program Anti Splitting.

Pratiwi, T., & Syuhada Lubis, Mhd. T. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Titip Beli Barang Secara Online. UNES Law Review, 6(3), 8174–8179. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1722

Prihartini, R. A. (2023). Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer Terkait Fenomena Jual Beli Online (E-Commerce) di Era Teknologi Informasi. Sharia and Law Proceedings, 1(1), 211-224.

Ruben Setiawan. 2020. “Kontroversi Jastip: Siapa Untung?” https://id.linkedin.com/pulse/kontroversi-jastip-siapa-untung-rubens-setiawa

Sari, W. J. 2020. Kajian Atas Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Barang Impor Oleh Penjual Jasa Titip Barang. N.p.: Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum.

Septiningsih, S. H., & MH, I. (2013). Peran Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam Menangani Penyelundupan Narkoba. In Seminar Narkoba 2013. Surakarta University.

Sriyanto, Agus. 2017. Tinjauan Yuridis Pengenaan Bea Masuk Dan Pajak-Pajak Dalam Rangka Impor (Pdri) Film Impor. https://doi.org/10.31092/jia.v3i0.44.

Syamsuddin, M. A., Abdillah, F., & Yulianto, F. (2022). Analisis Dampak Implementasi De Minimis Value Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta. Educoretax, 2(4), 329-339.

Syauqina, L., & Ichsan, S. S. 2022. Strategi Komunikasi Tentang Sosialisasi Ekspor Dan Impor Barang Bawaan Penumpang Oleh Bea Dan Cukai Kepada Penyedia Layanan Jasa Titip. 8(1).

Thea Fathanah Akbar. 2019. “Duh, Negara Rugi Rp 4 M Sehari Gegara Jastip Ilegal Marak”

Treapriangga, A. 2019. “Melihat Aspek Perpajakan.” https://news.ddtc.co.id/melihat-aspek-perpajakan-jastip-17554

Turmudi, M. (2015). Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa perbandingan pemanfaatan pajak dan zakat). Al-'Adl, 8(1), 128-142.

UU No 16. 2000. Tentang Perubahan Kedua atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.

UU No 42. 2009. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Vindry Florentin, and Ali Akhmad Noor Hidayat. 2019. “Tertibkan Bisnis Jastip, Bea Cukai Pantau Media Sosial.” https://bisnis.tempo.co/read/1253318/tertibkan-bisnis-jastip-bea-cukai-pantau-media-sosial.

Wafiroh, N. L. (2015). Pengaruh pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus pada keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2962-200X