Tinjauan Teori dan Konsep Penerapan Etika Teknologi pada Layanan Publik E-Government yang Diberikan oleh Akuntan Pemerintah

Abstract

Pelayanan publik di Indonesia masih memprihatinkan terlihat dari layanan publik yang tidak sesuai, tertutup, tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai, usang, dan tidak responsive. Adanya kekhawatiran mengenai kurangnya sensitivitas publik, masalah aksesibilitas yang memengaruhi hubungan profesional antara pegawai negeri dan penerima layanan, serta persepsi korupsi, menuntut e-government menjadi lebih mahir dalam mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan penyedia layanan publik dapat meningkatkan kinerja pejabat publik dan mengurangi korupsi, yang dapat dipantau secara akurat dengan mengikuti prinsip-prinsip antikorupsi. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan analisis naratif dan konseptual yang menggabungkan adaptasi humanistik, interpretasi, dan eksplorasi yang mendalam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat perlu menerima informasi yang berguna dari laporan keuangan dalam inisiatif e-government. Tidak hanya tentang pembukuan dana negara, tetapi juga tentang menjaga kerahasiaan, mengelola anggaran secara efisien, dan melaporkan informasi keuangan secara objektif, akurat, dan profesional dalam akuntansi pemerintahan. Harapan publik terhadap pekerjaan akuntan pemerintah sebagai pelayan publik dan untuk mengatasi isu-isu etika yang kompleks seputar penggunaan teknologi informasi. Sebagai penelitian yang bersifat teoritis dengan membahas isu-isu etika, penelitian ini masih terdapat kekurangan literatur mengenai etika teknologi dan penelitian dan pengembangan terkait isu-isu etika dalam penggunaan teknologi pelayanan publik di Indonesia. Sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar menambah dan memperluas literatur melalui sumber-sumber yang jelas dan akurat.