Analisis Peran Akuntansi Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Fortunata Fatria, Fitri Nurhaliza, Fitri Sagita Fadli

Abstract


Korupsi merupakan penyimpangan di sektor pemerintahan yang merugikan negara dan memerlukan penanganan komprehensif. Dengan menggunakan metode studi literatur (SLR) Penelitian ini bertujuan mengkaji peran sistem akuntansi pemerintahan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui studi literatur. Hasil menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual, e-budgeting, dan penguatan audit internal berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Namun, efektivitasnya masih dihambat oleh lemahnya pengawasan, keterbatasan SDM, budaya birokrasi, dan intervensi politik. Solusi yang direkomendasikan meliputi digitalisasi laporan keuangan, penguatan sistem pengawasan, akuntansi forensik, serta penerapan teknologi antikorupsi. Penelitian ini menegaskan bahwa akuntansi pemerintah bukan hanya alat pencatatan, tetapi instrumen strategis dalam membangun tata kelola keuangan negara yang bersih dan terpercaya. Namun, tantangan seperti lemahnya pengawasan, kekurangan tenaga profesional, dan budaya birokrasi masih menghambat efektivitasnya. Digitalisasi laporan keuangan dan teknologi anti korupsi direkomendasikan untuk memperkuat integritas pengelolaan keuangan negara.

Full Text:

PDF

References


Ali, S. & Bakhtiar H.S. (2024). Audit Forensik dan Bukti Digital dalam Mengungkap Kasus Korupsi BTS Kominfo 2023. Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 3(1), 115–125. https://doi.org/10.59841/intellektika.v3i1.2036

Aprilla, W., Wulandari, M., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui teknologi digital dan partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 2(4), 321–334. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553

Bangsawan, A. A., & Abbas, A. (2021). Efek Pelanggaran Standar Akuntansi Pemerintahan dan Ketidakpatuhan Peraturan terhadap Opini Audit Laporan Keuangan di Sulawesi Selatan. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21 (2), 461-472. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i2.1481

Chaniago, F. Z. D., & Syailendra Putra, M. R. (2023). Menggali Akar Masalah Korupsi di Indonesia: Analisis Terhadap Faktor-Faktor Pendorong dan Solusi Pemberantasannya. JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary, 1(2), 548–552. https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1428

Eryanto, D. (2020). An Effective Anti-Fraud Program: How Do We Know? (The Challenge Of Finding An Anti-Fraud Program In The Indonesian Public Sectors). Asia Pacific Fraud Journal, 5(2), 288. https://doi.org/10.21532/apfjournal.v5i2.157

Fajar Pradnyana, I. M., & Parsa, I. W. (2021). Kewenangan BPK dan BPKP dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Korupsi. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 10(2), 344. https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p11

Fitrianti, F., & Su’un, M. (2018). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit. Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi, 1(1), 01–14. https://doi.org/10.33096/paradoks.v1i1.76

Harun, H., Mir, M., Carter, D., & An, Y. (2019). Examining the unintended outcomes of NPM reforms in Indonesia. Public Money & Management, 39(2), 86–94. https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1580892

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Spence, M. (1973). Job Market Signaling. The Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355–374. https://doi.org/10.2307/1882010

Muttaqin, I. (2019). Kontrol pemerintah terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Res Judicata, 2(2), 1–12. DOI:10.29406/rj.v2i2.1749

Marselina, Puspita Yuliandari, Bayu Sujadmiko, & Niken Kusumawardani. (2024). The Effect of The Implementation E-Budgeting, Audit Board Opinion and Internal Control System on Corruption in Indonesia. Revista de Gestão Social E Ambiental, 18(12), e010453–e010453. https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n12-154

Mir, M., Harun, H., & Sutiyono, W. (2019). Evaluating the Implementation of a Mandatory Dual Reporting System: The Case of Indonesian Local Government. Australian Accounting Review, 29(1), 80–94. https://doi.org/10.1111/auar.12232

Octavio, M. F. R., & Urumsah, D. (2024). Exploring factors influencing digital transparency in local governments: Practices in Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 11(2), 263–280. https://doi.org/10.24815/jdab.v11i2.39361

Rakhman, F., & Mahmudi. (2023). Financial Reporting Quality and Local Government Corruption: Evidence from Indonesia. SSRN. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4634690

Ratmono, D., & Darsono, D. (2022). New public management and corruption: Empirical evidence of local governments in Indonesia. Public and Municipal Finance, 11(1), 54–62. https://doi.org/10.21511/pmf.11(1).2022.05

Rinaldi, R. P. (2022). Analisis Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah). ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal, 10(4). https://doi.org/10.22146/abis.v10i4.7899.

Rifai, R., Kamaluddin, K., & Hidayat, R. (2024). Exploring the Roots and Solutions of Maladministration, Power Abuse, or Corruption in Contemporary Indonesian Villages. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 32(3), 1115–1140. https://doi.org/10.47836/pjssh.32.3.15

Rolihlahla, G. A. C., Satyawan, M. D., & Triani, N. N. A. (2017). Forensic accounting as antibiotic for pressing corruption infection in Indonesia. Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura, 20(2), 231–238. https://doi.org/10.14414/jebav.v20i2.1123

Rustendi, T. (2018). Peran Audit Internal Dalam Memerangi Korupsi (Upaya Meningkatkan Efektivitas Fungsi Apip). Jurnal Akuntansi, 12(2), 111–126. https://doi.org/10.37058/jak.v12i2.384

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. (Diakses di: https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf)

Pristy, K. L. (2022). Berperan Mencegah Tindak Korupsi sebagai Sarjana Akuntansi. Universitas Gadjah Mada Fakultas Ekonomika dan Bisnis. https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3871-berperan-mencegah-tindak-korupsi-sebagai-sarjana-akuntansi

Sakti, A. P. (2024). Transformasi digital dalam pemerintahan: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. STIA Bengkulu. (Tersedia di: https://stiabengkulu.ac.id/news/transformasi-digital-dalam-pemerintahan-meningkatkan-transparansi-dan-akuntabilitas)

Savira, D., Siboro, S. F., & Shafa, S. (2024). Peran pengawasan internal dalam upaya pencegahan kecurangan akuntansi sektor publik. Akuntansi, 10(2).

Silaen, R. P., & Dewayanto, T. (2024). Penggunaan Berbagai Artificial Intelligence pada Proses Audit - A Systematic Literature Review. Diponegoro Journal of Accounting, 13(2), 1–12.

Tiwana, R. (2022). Peran Audit Pemerintah dalam Mengendalikan Level Korupsi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 8(1).(Diakses di: https://inspektorat.serangkab.go.id/storage/media/peran-audit-pemerintah-dalam-mengendalikan-level-korupsi-di-indonesia-rayesh-tiwana-semm_1672218078.pdf)

Triwibowo, S. (2020). Public Financial Management And Corruption In Indonesia: A Panel Cointegration And Causality Analysis. Journal of Indonesian Economy and Business, 34(3). https://doi.org/10.22146/jieb.50719

Tomagola, A. G., Yaurwarin, W., Rahajaan, J. A., Sahetapy, A. J., & Kalauw, R. W. (2024). The Effectiveness of Indonesia’s Anti-Corruption Law on Legal Reform and Implementation. West Science Law and Human Rights, 2(03), 251–258. https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i03.1129

Umar, H. (2011). Peran Akuntan Dalam Pemberantasan Korupsi. Sosiohumaniora, 13(1), 108. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v13i1.5465

Universitas Muhammadiyah Malang (2023). Akuntan dan Hubungannya dengan Tindak Korupsi. Jurnal Post. (Diakses di: https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/jurnal-post/akuntan-dan-hubungannya-dengan-tindak-korupsi.html)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.