Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja DPUPRPKP Kota Malang Periode 2020 – 2023

Sandy Sevana, Sekar Kinasih, Shelyra Leovita Dwi Rahma, Umar Fauzi

Abstract


Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang periode 2020–2023 dengan fokus pada masalah fluktuasi efektivitas dan ketidakefisienan penyerapan anggaran. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif, memanfaatkan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran DPUPRPKP Kota Malang tahun 2020–2023. Efektivitas diukur sebagai rasio realisasi terhadap anggaran, sedangkan efisiensi dihitung sebagai rasio anggaran terhadap realisasi. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas penyerapan anggaran berada pada kategori cukup efektif (87,67%–88,93%) pada 2020–2021, menurun menjadi kurang efektif (75,48%) pada 2022, dan kembali efektif (93,04%) pada 2023. Sebaliknya, efisiensi penyerapan anggaran sepanjang periode tersebut masih tergolong tidak efisien (107,48%–132,48%). Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan, koordinasi, dan pengendalian biaya. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder dan belum adanya pendekatan kualitatif. Penelitian selanjutnya disarankan menggabungkan metode campuran serta membandingkan dengan instansi serupa di daerah lain.

Full Text:

PDF

References


Al Faruq, D. U. (2025, 17 Februari). Proyek Jalan di Kota Malang Tertunda Imbas Efisiensi Anggaran. Metro TV News. Diakses pada 23 April 2025, dari https://www.metrotvnews.com/read/kj2CEP4q-proyek-jalan-di-kota-malang-tertunda-imbas-efisiensi-anggaran

Anthony, R. N. et. al. (2003). Sistem Pengendalian Manajemen. Edisi 1. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.

Aprilia, N.P. & Andayani, S. (2022). Analysis of Efficiency and Effectiveness of Realization of Regional Revenue and Expenditure Budget at BPKAD Surabaya. Balance Jurnal Ekonomi, 18(2), 285-290. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jeb/article/view/9617.

Armono, D. (2023). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020. Jurnal Aplikasi Bisnis, 20(1), 323-331. https://doi.org/10.20885/jabis.vol20.iss1.art2.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (n.d.). Kamus Digital Istilah Pengembangan Wilayah: Infrastruktur. Diakses pada 23 April 2025 dari https://bpiw.pu.go.id/bankdata/dictionary/words?q=Infrastruktur&id=734

Bastian, I. (2010). Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar. Jakarta: Erlangga.

Deviana, D., Husaini, H., & Abdullah, A. (2018). ANALISIS ALOKASI BELANJA MODAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA. Jurnal Fairness, 8(3), 183-198.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang. (2021, Juni 22). Sosialisasi Pembangunan Infrastruktur, DPUPRPKP Kota Malang Paparkan 244 Kegiatan Tahun 2021. https://dpuprpkp.malangkota.go.id/sosialisasi-pembangunan-infrastruktur-dpuprpkp-kota-malang-paparkan-244-kegiatan-tahun-2021/

Ezza, N. E. S., & Muhyi, H. A. (2025). Efisiensi realisasi anggaran belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, 16(2), 1241–1251.

Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2022). Public Sector Accounting: Teori dan Kasus. Penerbit Salemba.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Maga, F. F. (2016). Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Perekonomian di Kabupaten Sorong Selatan. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(1).

Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2013). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Ketiga). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik (Edisi 4). Yogyakarta: Andi.

Nahumuri, L. L. (2019). Esensi dan urgensi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 4(1), 1-12.

Pemerintah Kota Malang. (2021). Sosialisasi Pembangunan Infrastruktur, Wujud Keterbukaan Informasi. Diakses dari https://malangkota.go.id/2021/06/22/sosialisasi-pembangunan-infrastruktur-wujud-keterbukaan-informasi/

Pemerintah Kota Malang. (2024). Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Kota Malang. (2025). Efisiensi Anggaran Tidak Mengganggu Program Prioritas dan Pelayanan Publik. https://malangkota.go.id/2025/02/18/efisiensi-anggaran-tidak-mengganggu-program-prioritas-dan-pelayanan-publik/

Pemerintah Pusat. (2019). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah RI. (2019). PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pramudita, T. E. (2022). Implementasi kebijakan dalam penanggulangan banjir dan genangan air di Kota Malang (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman “DPUPRPKP” Kota Malang) [Skripsi, Universitas Islam Malang]. Repository UNISMA.

Pratama, R. K., (2025, Februari 16). Anggaran Infrastruktur Kota Malang Terpangkas Rp25 Miliar, Berimbas pada Perbaikan Jalan. timesindonesia. Anggaran Infrastruktur Kota Malang Terpangkas Rp25 Miliar, Berimbas Pada Perbaikan Jalan - TIMES Indonesia.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/38659/uu-no-26-tahun-2007

Sahroni & Tuswoyo. (2021). Analisis Efektivitas Anggaran pada Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2017-2019. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 36-44. https://doi.org/10.31334/jiap.v1i1.1298.

Setiawan, A.D. (2023). Analisis Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran dan Belanja pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017-2021. [Unpublished bachelor thesis]. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

Silaban, A.N., Lismono, T.T., & Silaen, E. (2024). Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik Menggunakan Metode Value for Money pada Pemprov DKI Jakarta. Media Ekonomi dan Bisnis, 1(1), 1-6. http://eprints.bsi.ac.id/index.php/meb/article/view/3649.

Suryo, B. (2023, 27 November). Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang Bertambah. Jatimkini.com. Diakses dari https://jatimkini.com/news-1050-ruang-terbuka-hijau-di-kota-malang-bertambah

Susanto, A. (2015). Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan. Bandung: Lingga Jaya.

Suwanda, D., Elsye, R., & Meiyenti, I. (2020). Teknik Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Vijanarki, G. (2024, Januari 3). Malang Rawan Banjir: Tata Ruang Kota Malang Problematik. Institut Teknologi Nasional Malang. https://itn.ac.id/opini/malang-rawan-banjir-tata-ruang-kota-malang-problematik/

Widyawati, N., & Purwanti. (2025, January 19). Penggunaan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Kinerja Dalam Organisasi. Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat, 2(3), 665–669. Retrieved from https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jipm/article/view/2220


Refbacks

  • There are currently no refbacks.