Rumah Subsidi 14 m²: Solusi atau Masalah bagi Masa Depan yang Berkelanjutan?

Arroyan Arbie Yusuf, Fadhila Azzahra

Abstract


Krisis keterjangkauan hunian di Indonesia menyebabkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kesulitan memperoleh rumah layak huni di tengah lonjakan harga properti. Sebagai solusi, pemerintah menawarkan program rumah subsidi dengan luas 14 m². Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan rumah subsidi tersebut dari aspek teknis, kesehatan, dan prinsip arsitektur hijau. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur, studi kasus rumah subsidi 14 m², serta simulasi desain menggunakan SketchUp untuk mengamati ventilasi dan pencahayaan alami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah seluas 14 m² secara teknis hanya layak dihuni oleh satu orang dewasa, dan belum memenuhi standar ventilasi silang, pencahayaan alami minimum, serta aksesibilitas yang ditetapkan dalam SNI. Dibandingkan dengan model subdivided housing di Hong Kong dan Kyosho Jutaku di Jepang, rumah subsidi di Indonesia belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip kenyamanan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, meskipun ekonomis, desain rumah subsidi ini berisiko menimbulkan dampak kesehatan dan psikososial bagi penghuninya jika tidak dilakukan revisi desain berbasis arsitektur hijau.

Full Text:

PDF

References


Badan Pusat Statistik. (2024). Data informasi kemiskinan kabupaten/kota di Indonesia tahun 2024. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2024). Indeks harga properti residensial (IHPR) tahun 2024. Jakarta: BPS.

Cahyani, C. Y. ., Cahyani, A. ., R. Yuniar Anisa Ilyanawati, & Sudiman Sihotang. (2023). ANALISIS PERKEMBANGAN

KEBIJAKAN SUBSIDI DI BIDANG PERUMAHAN DI INDONESIA. Karimah Tauhid, 2(4).

https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i4.8384

Kementerian Pekerjaan Umum. (2001). SNI 03-6572-2001: Tata cara perancangan sistem ventilasi dan

pengkondisian udara pada bangunan gedung. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.

Kementerian Pekerjaan Umum. (2001). SNI 03-6575-2001: Tata cara perancangan sistem pencahayaan alami

pada bangunan gedung. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.

Kementerian Pekerjaan Umum. (2004). SNI 03-1733-2004: Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di

perkotaan. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.

Neufert, E. (2000). Architects’ data (3rd ed.). Oxford: Blackwell Science.

Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 7.

Pemerintah Republik Indonesia. (2002). Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor

/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Umum Rumah Sederhana Sehat. Jakarta.

South China Morning Post. (2023, Oktober). Deep dive: Hong Kong to set minimum requirements for subdivided

flats, says John Lee in policy address. Diakses dari

https://www.scmp.com/yp/discover/article/3283651/deep-dive-hong-kong-set-minimumrequirements-

subdivided-flats-says-john-lee-policy-address

Sarum Hydraulics. (n.d.). Japanese Jutaku micro housing. Diakses dari https://sarumhydraulics.

co.uk/blog/japanese-jutaku-micro-housing/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.