Kecukupan Anggaran BOS dalam Peningkatan Mutu Pendidikan pada Sekolah Dasar
Abstract
Abstrak. Pendidikan dasar menjadi wajib belajar penduduk Indonesia dalam pencapaian tujuan pembangunan milenium. Sejak tahun 2019 orientasi kebijakan BOS untuk peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecukupan BOS untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Santo Antonius 02 Semarang.Kepala sekolah,bendahara BOS ,guru dan kepala sekolah sebagai subyek penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, studi dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memudahkan siswa memperoleh pendidikan dan memperoleh pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan mutu sekolah melalui pemenuhan biaya operasional sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran intra dan ekstrakurikuler (2) Pengelolaan Dana BOS, (3) Kendala dan Solusi dalam Pengelolaan Dana BOS yaitu kurangnya kerjasama di sekolah antara Tim BOS dengan 8 tim SNP dalam perencanaan, pembelanjaan dan pelaporan sehingga beban kerja Tim BOS sekolah semakin berat karena harus mencari pelaporan lengkap penggunaan dana BOS. Kendala lainnya, yaitu keterlambatan pencairan dana BOS dan adanya pengeluaran yang belum masuk dalam RKAS, sehingga menyebabkan program / kegiatan ditunda, (4) Anggaran Dana BOS di SD Santo Antonius 02 sangat mencukupi untuk meningkatkan mutu sekolah.
Keywords: Kecukupan, BOS, dan mutu pendidikanFull Text:
PDFReferences
Abdul Wahab, Solikin. 2012. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan
Burhan Bungin, M. 2007. Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Preneda Media Grup.
Danim, Indra. 2006. “Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia”. Jurnal Pendidikan. Volume 11, No II. Yogyakarta.
Dunn, William, N. 2003.Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada university Press, Yogyakarta.
Effendi, 2001. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Modul Kuliah MAP Universitas
Effendi, Sofian. 2001. Analisis Kebijakan Publik. Modul Kuliah MAP Universitas Gadjah Mada:, Yogyakarta.
Jones, Charles 0. 1984. Introduction to the study of public policy. Bilmont Wads Warth ;
Jones, Charles 0. 1984. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta : Rajawali Pers
Keban, Yeremias, T. 1999. Pengantar Administrasi Publik. Modul Matrikulasi. MAP-UGM: Yogyakarta.
Keban, Yeremias. T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Ketiga. Milies, Matthew B and A.M. Huberman, 1992. Analisa Data kualitatif. Diterjemahkan T.R. Rohidi, Jakarta : UT-Press
Ismanto, B. 2016. “Evaluation on Financing Collaboration in Improving the Quality of Primary Education”. 12. https://doi.org/10.2991/icemal-16.2016.3
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pengelolaan Dana Pendidikan
Michael P. Todaro, Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I). Jakarta : Erlangga.
Moleong, Lexi J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
Rubiyati, W., & Ismanto, B.2020.”Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar”. Jurnal. Jurnal Kependidikan.Vol.6, No.2
Nazir, Mohammad. 1988, Methode Penelitian, Ghalia Indonesia. Jakarta
Sumbodo, D.P., Ismanto, B. 2016. “Pembiayaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Wonosobo”. Tesis. Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Univeritas Kristen Satya Wacana
Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sugiono. 2011. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta, Bandung. Suharto, Edi. 2012. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, Cetakan ke 6.
Suharto, Edi. 2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Sumarni, 2014. “Efektivitas Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu di Madrasah”. https://jurnaledukasikemenag.org/index.php/edukasi/issue/view/4
Surachmad, Winarno. 1987. Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung : Tarsito.
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 18, Tentang Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 54 ayat 2.
____________________. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
____________________. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
____________________.Peraturan Pemerintah No.48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
____________________.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
Wibawa, samodra, dkk, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan Publik, Jakarta :Bayumedia.
Winarno,Budi .2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressin
Refbacks
- There are currently no refbacks.