Kebijakan Pajak NFT Metaverse

Intan Rakhmawati

Abstract


Metaverse sebagai dunia virtual yang berisi berbagai macam aset digital, dapat berisi beragam transaksi, lengkap dengan pembayarannya. Sementara ini, peraturan yang baru berlaku adalah pajak pada aset kripto sebagai media pembayaran NFT. Melalui Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini bertujuan merumuskan kebijakan pemajakan pada NFT.

Berdasarkan peraturan yang berlaku pada kripto dan objek non virtual, pajak dapat dikenakan pada transaksi NFT yang menghasilkan aliran komoditi, sebagai media pembayaran. Transaksi yang dapat dikenai pajak yaitu jual beli, pemecahan aset digital, pertukaran, dan sewa NFT. Tarif yang ditetapkan sebesar peraturan dimana jika terjadi transaksi serupa pada dunia nyata, dikalikan dengan objek NFT. Dengan demikian, kebijakan pajak dapat dikenakan pada NFT, dengan mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).


Full Text:

PDF

References


Aeni, Siti Nur. (14 Februari 2022). Mengenal Metaverse Lengkap dengan Contohnya. https://katadata.co.id/intan/digital/62098e515cd97/mengenal-metaverse-lengkap-dengan-contohnya. Akses 27 Mei 2022.

Chance, Clifford. (Juni 2021). Non-Fungible Tokens: The Global Legal Impact”. https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2021/06/non-fungible-tokens-the-global-legal-impact.pdf. Akses 27 Mei 2022.

Eftionanda, Daffa. (11 Agustus 2021). Mengulik Sekilas Tentang Transaksi Digital dan PPN PMSE. https://www.pajak.com/pwf/mengulik-sekilas-tentang-transaksi-digital-dan-ppn-pmse/. Akses 27 Mei 2022.

Hapsari, Ika. (31 Januari 2022). Adakah Pengenaan Pajak di Metaverse? https://www.pajak.go.id/id/artikel/adakah-pengenaan-pajak-di-metaverse. Akses 27 Mei 2022.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Sekretariat Republik Indonesia. (1997). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Jakarta: Sekretariat Republik Indonesia.

Wadhwa, Naveen. (5 Mei 2022). How will income from land in Metaverse be taxed? https://m.economictimes.com/wealth/tax/how-will-income-from-land-in-metaverse-be-taxed/amp_articleshow/91332851.cms. Akses 27 Mei 2022.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.