Analisis Praktik Perpajakan pada Wajib Pajak Perusahaan Jasa Kesehatan di Kota Malang

Lailya Syifa Camila, Shabrina Alifya Fakhirah Alwan, Venezia Christyne Blanelsa Matte, Wahyu Nugroho, Ria Zulkha Ermayda

Abstract


Sejak reformasi pajak dimulai pada tahun 1983, pemerintah Indonesia mengubah prinsip perpajakan dari official assessment system menjadi self assessment system. Self assessment system merupakan sebuah sistem dimana masyarakat harus melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan jasa kesehatan di kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data yang diperoleh melalui wawancara kepada narasumber yang merupakan karyawan bagian pajak pada perusahaan jasa kesehatan di Kota Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sampel penelitian telah memahami dengan baik terkait perpajakan, perhitungan, penyetoran, serta pelaporannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak telah melakukan praktik perpajakan dengan baik dimana sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 


Full Text:

PDF

References


Anggraeni, D. (2010). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Provinsi Bengkulu). Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Data APBN. (2021). Retrieved from Kementrian Keuangan Republik Indonesia: www.kemenkeu.go.id

Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Journal of Applied Business and Economic, 4(1), 30-44.

Kuraesin, M. (2013). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Pajak (Survey Kasus pada KPP Pratama Bandung Cicadas). Diploma Thesis, Universitas Komputer Indonesia, Bandung.

Lasmaya, S. M., & Fitriani, N. N. (2017). Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Computech & Bisnis, 11(2), 69-78.

Mardiasmo. (2002). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. (2016). Perpajakan (Edisi Terbaru 2016). Yogyakarta: Andi Offset.

Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No.23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak UMKM. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 20(1), 38-44.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. (n.d.).

Prawidias, Y. N. (2016). Analisis Perhitungan dan Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Pegawai Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Universitas Trisakti, Jakarta.

Realisasi Pendapatan Negara. (2022). Retrieved from Badan Pusat Statistik: www.bps.go.id

Sumarsan, T. (2012). Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Jakarta: Indeks, 2012.

Tindagi, R., & Morasa, J. (2014). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi, 2(2), 1067-1076.

Ulfa, M., & Aribowo, I. (2021). Strategi Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 3(1), 64-71.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. (n.d.).

Widjaja, H., & Siagian, A. J. (2017). Analisis Penerapan E-System Perpajakan pada Wajib Pajak Pribadi terhadap Pelaksanaan Self-Assessment System dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Jurnal Ekonomi, 22(3), 440-447.

Yusdita, E. E. (2017). Studi Interpretif untuk Memahami Perilaku Keengganan menggunakan E-Billing. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 6(1), 85-92.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.